Megawati : Pemerintah Belum Layak Bangun PLTN

Senin, 30 May 2011 04:23 WIB

JAKARTA, RIMANEWS - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengkritik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dilakukan oleh pemerintah di Bangka Belitung.
"Saya katakan jangan berpikir dulu PLTN. Kalau terjadi gempa bagaimana pengamanannya. Kejadian di Jepang bagian dari yang saya pikirkan," kata Mega saat membuka Rakernas Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/5/2011).
Menurut dia, sebelum mengetahui jawaban bagaimana cara menanggulangi bencana akibat PLTN (seperti di Jepang), maka Megawati mendesak agar pemerintah mengurungkan niatnya untuk membangun PLTN.
Mega mengatakan, perlu banyak tenaga ahli nuklir untuk membangun sebuah PLTN, yang harus aman bagi masyarakat. Oleh karenanya, Indonesia dinilai belum layak membangun karena minimnya ahli nuklir yang dimiliki Indonesia.
"Salah satu yang saya ingin betul-betul ada jawabannya, bagaimana cara pengamannya jika ada bencana yang dahsyat," ujarnya.
Seharusnya, kata mantan Presiden RI ini, pemerintah belajar dari kejadian di Jepang.
Mega juga berharap dengan kondisi yang rawan terhadap bencana alam, masyarakat belajar dari Jepang dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana.
"Di sana anggota keluarga, dari yang kecil sampai tua, menyiapkan "bag pack" untuk persiapan 3 hari. Berisi pakaian dan makanan. Karena dalam 3 hari diperkirakan bantuan akan datang. Dan itu ditempatkan di dekat pintu mau keluar," kata Mega mencontohkan.
"Mereka (masyarakat Jepang) sangat detil. Tapi kita itu malas untuk detil," katanya.
Menurut Mega, masyarakat sudah cukup sigap ketika bencana datang, tetapi masih bersifat reaktif.
"Minimal kita perlu ajarkan ke anak-anak kita, kalau enggak sempet lari saat gempa terus ke mana. Sembunyi di kolong meja misalnya. Supaya kalau terkena keruntuhan, masih ada ruang untuk bernapas," paparnya.(ian/ant)

http://www.rimanews.com/read/20110530/29931/megawati-pemerintah-belum-layak-bangun-pltn